Mohamad Aulia Syifa

Jumat, 16 September 2011

RANGKUMA ILMU PERUNDANG UNDANGAN

1. 1. Negara, Hukum, dan Undang-Undang

Negara adalah suatu organisasi yang sengaja terbentuk oleh orang atau bangsauntuk mengatur segala sesuatu yang ada dalam yuridiksi negara tersebut.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Unsure-unsur Hukum diataranya:

1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;

2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri-ciri Hukum yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan

2. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh perangkat negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara

2. Macam-Macam Sistem Hukum

a. System Hukum Eropa Cntinental, yaitu system hukum ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

b. System Hukum Anglo Saxon, system hukum ini dibangun berdasarkan kasus-kasus yang ada, sehingga keputusannya berdasarkan Hakim (Yurisprudensi)

c. System Hukum Islam, yaitu hukum yang berdasarkan kepada Al-qur’an, Hadis,Ijma’, dan Ijtihad.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam Negara Modern karena mudah di identifikasi, mudah ditelusuri, mudah ditemukan, mudah dikenali, dan mudah direncanakan.

3 (Tiga) hal yang menyebabkan peraturan perundang-undangan lahir:

a. Karena perintah UUD;

b. Karena perintah UU lain;

c. Karena kebutuhan.

4 (Empat) bagian peraturan perundang-undangan:

a. Bagian penamaan;

b. Bagian pembukaan;

c. Bagian batang tubuh;

d. Bagian penutup.

kekurangan peraturan perundang-undangan:

1. Karena rumusan yang tidak jelas dank arena peraturan perundang-undangan itu tidak jelas;

2. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap memenuhi segala kebutuhan hukum (kekosongan hukum).

Sebab-sebab terjadinya kekosongan hukum:

1. Anggota legislative bukan ahli;

2. Anggota legislative kurang data;

3. Anggota legislative kurang dana;

4. Anggota legislative tidak punya waktu.

Syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang baik:

1. Syarat Yuridis, yaitu keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap perundangan memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang:

a. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya;

b. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;

c. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

2. Syarat Sosiologis, yaitu suatu perundang-undangan baik apabilamencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat;

3. Syarat Filosofis, yaitu tidak bertentangan dengan Falsafah Bangsa.

A. TAP MPRS NO XX/MPRS/1966

1. UUD 1945.

2. Tap MPR.

3. Undang-Undang / Perpu.

4. Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden.

6. Peraturan Pelaksana Lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri.

B. TAP MPR NO III/MPR/2000

1. UUD 1945.

2. Tap MPR.

3. Undang-Undang

4. Perpu

5. Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden.

6. PERDA

C. UU NO 10 Tahun 2004

1. UUD 1945.

2. Undang-Undang / Perpu.

3. Peraturan Pemerintah.

4. Keputusan Presiden.

5. PERDA

4. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) fungsi, yakni :

Pertama : Fungsi umum, adalah sebagai instrument hukum suatu Negara/Pemerintahan, untuk mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam penyelenggaraan suatu Negara/pemerintahan.

Kedua : Fungsi khusus, adalah sebagai penentu atau petunjuk mengenai system ketatanegaraan yang dianut oleh suatu Negara/pemerintahaN.

5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Asas-asas Formal Yang Meliputi:

a. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);

b. asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan);

c. asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);

d. asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);

e. asas konsensus (het beginsel van consensus).

Asas-asas Material Yang Meliputi:

a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;

b. asas tentang dapat dikenali;

c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

d. asas kepastian hukum;

e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;

b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

a. asas tujuan yang jelas;

b. asas perlunya pengaturan;

c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

d. asas dapatnya dilaksanakan;

e. asas dapatnya dikenali;

f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

g. asas kepastian hukum;

h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

(1) asas tujuan yang jelas;

(2) asas perlunya pengaturan;

(3) asas organ/ lembaga yang tepat;

(4) asas materi muatan yang tepat;

(5) asas dapatnya dilaksanakan; dan

(6) asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

(1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;

(2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;

(3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan

(4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi

6. Macam-Macam Norma

a. Norma Agama

Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi para pemeluk dan penganutnya. Yang taat akan diberikan keselamatan di akhirat, sedangkan yang melanggar akan mendapat hukuman di akhirat. Agama bagi masyarakat Indonesia mampu membentuk religius yang hidup penuh kesenangan jasmani dan rohani. Di Indonesia, agama terbagi atas 5 bagian yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif. Maksudnya, penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Misalnya, menentukan kategori pantas dalam berbusana antara tempat yang satu dengan yang lain terkadang berbeda. Demikian pula antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

c. Norma Kesopanan

d. Norma Kebiasaan

e. Norma Hukum

Norma Hukum menurut Hans Kelsen atau biasa disebut stufentheorie adalah, Norma-norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, danberdasar pada norma yang lebih tinggi,demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat t hipothesis dan fiktif, yaituNorma Dasar(Grundnorm).

7. Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Hak Warga Negara

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kewajiban Warga Negara

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

5. Setiap warga Negara wajib turut serta dalam rangka pembangunan Bangsa , agar bangsa bisa berkembang dan maju kearah yang lebih baik.

Senin, 08 Agustus 2011

PENERAPAN LOGIKA MATEMATIKA DALAM HUKUM WARIS MENURUT PERDATA BARAT

OLEH:
MOHAMAD AULIA SYIFA

(MAHASISWA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UINIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

DAN

MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIEF HIDAYATULLAH JAKARTA)

Abstact

Ada tiga hukum waris yang dikenal pada umumnya di masyarakat Indonesia dalam menentukan bagian warisan dari harta yang ditinggalkan dari si pewaris,yaitu pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat,dan Hukum Menurut Perdata Barat.
Pembagian warisan menurut hukum Islam adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan bersandarkan pada Al-Qur’an dan Assunnah.
Pembagian Warisan menurut hukum adat adalah pembagian warisan menurut adat atau kebiasaan yang sering terjadi di masing-masing daerah.
Pembagian warisan menurut Hukum Perdata Barat adalah pembagian warisan yang didasarkan pada system pembagian waris yang dicontohkan oleh penjajah belanda yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendahuluan

Banyak orang –orang dari kalangan sosial yang bertanya apa manfaat dari belajar matematika, Padahal matematika adalah ilmu Universal yang mendasari perkembangan Tekhnology Modern dan perkembangan sosial yang mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin Ilmu dan memajukan daya fikir manusia oleh karena itu matematika dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah.
Dalam matematika ada sebuah materi yang sangat cocok apabila dipelajari oleh kalangan orang-orang dibidang sosial, terutama orang-orang yang inggin menggeluti dunia hukum, materi tersebut adalah materi Logika. Logika merupakan study penalaran (reasoning). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran, yaitu cara berfikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan (Statements)
Logika pertama kali dikembangkan oleh filusuf yunani, Aristotreles,sekitar 2300 tahun yang lalu. Logika mempunyai peranan penting didalam ilmu hukum, baik hukum Perdata, Hukum Pidana, maupun Hukum Tata Negara, karena didalam hukum hanya ada dua kata, yaitu ditentukan benar atau salah, boleh atau tidak, terpuji atau tercela, vonis atau bebas, sama seperti halnya logika yang mengenal dua istilah True or False, Benar atau Salah. Sehingga hukum-hukum Logika dapat membantu untuk membedakan antara argument yang valid dan tidak valid.

Hukum Waris
Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.
Pewarisan hanya terjadi karena kematian
Kalimat diatas dalam logika disebut sebagai Proporsisi .

Dalam hukum waris menurut Perdata Barat, tidak hanya benda peninggalan saja yang diwariskan, namun juga hutang diwariskan kepada ahli warisnya, oleh sehingga ahli waris berhak untuk menerima atau menolak harta warisan. Oleh karena itu seorang ahli waris diberikan pilihan untuk menentukan sikapnya apakah ia hendak menerima atau menolak harta yang diwariskan oleh pewaris selama empat bulan lamanya,penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitra Pengadilan Negeri setempat dimana warisan telah terbuka.

Harta yang diwariskan adalah berupa benda peninggalan dan/atau hutang yang ditinggalkan
Kalimat ini merupakan sebuah logika predikat, sehingga dapat disimbolkan
Term: b=benda peninggalan, h=hutang
Predikat: d=harta yang diwariskan
Fungsi: (d(b)⋀ d(b))Vd(b)

Menerima atau menolak warisan

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau adapula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.
Kebanyakan ahli waris, Jika benda peninggalan lebih banyak dibandingkan hutang yang ditinggalkan maka ahli waris menerima harta warisan yang ditinggalkan , sebaliknya Jika benda peninggalan lebih sedikit dari pada hutang yang ditinggalkan maka ahli waris menolak harta warisan tersebut, ahli waris juga bisa menerima dan menolak harta warisan tersebut dalam istilah Belanda disebut “Vorrecht Van boedelbeschrijving” atau “beneficiaire aanvaarding.”Jika ahliwaris memilih jalan ini maka hendaknya ahli waris menyatakan diri kepada Panitra pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka.Akibat yang terpenting dari “beneficiaire aanvaarding”, bahwa kewajiban siwaris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga siwaris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.
Jika benda peninggalan lebih banyak dibandingkan hutang yang ditinggalkan maka ahli waris menerima harta warisan yang ditinggalkan , sebaliknya Jika benda peninggalan lebih sedikit dari pada hutang yang ditinggalkan maka ahli waris menolak harta warisan tersebut.
Kalimat ini dalam Logika dapat dijadikan sebagai sebuah Proporsisi bersyarat (Implikasi)
Term:
p = Benda Peninggalan lebihbanyak dari pada harta yang ditinggalkan.
q = ahli waris menerima harta warisan.
Fungsi: (p→q)v(~p→~q)
Kemungkinan 1: Benda Peninggalan lebih banyak dari pada hutang yang ditinggalkan (hipotesis benar) dan ahli waris menerima harta warisan (konklusi benar).Pada kemungkinan ini pernyataan benar.
Kemungkinan2: Benda Peninggalan lebih banyak dari pada hutang yang ditinggalkan (hipotesis benar) dan ahli waris tidak menerima (menolak) harta warisan (konklusi salah).Pada kemungkinan ini pernyataan salah. Karena pada dasarnya setiap ahli waris pada kasus ini biasanya menerima terlebih dahulu bagian-bagian yang ia dapat, urusan setelah itu diberikan kembali kepada orang lain, itu urusan nanti setelahnya.
Kemungkinan3: Benda Peninggalan tidak lebih banyak dari pada hutang yang ditinggalkan (hipotesis salah) dan ahli waris menerima harta warisan (konklusi benar).Pada kemungkinan ini pernyataan benar. Apa yang dilakukan oleh ahli waris tidaklah dikatakan salah, karena ahli waris bisa saja menerima warisan tersebut, untuk membayarkan hutang-hutang dari sipewaris yang telah meninggal dunia.
Kemungkinan4: Benda Peninggalan tidak lebih banyak dari pada hutang yang ditinggalkan (hipotesis salah) dan ahli waris tidak menerima/menolak harta warisan (konklusi salah).Pada kemungkinan ini pernyataan benar.
Tabel Kebenaran Implikasi
p q    p→q
T T      T
T   F      F
F   T      T
F   F      T

Subjek Hukum Waris

Perihal Warisan Pada Umumnya:
Ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:
Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
Karena ditunjuk dalam surat wasiat
Term:
p: seseorang sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang.
q: seseorang karena ditunjuk dalam surat wasiat.
r: orang itu adalah ahli waris
Fungsi: (pvq)→r
Seseorang sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat maka ia adalah ahli waris.

Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Undang-Undang

GOL I (Pasal 852 KUHPerdata) yaitu Suami atau Istri beserta Keturunannya.
Gol II (Pasal 854-857 KUHPerdata) yaitu orangtua dan saudara kandung.
Gol III (Pasal 850 dan 853 KUHPerdata) yaitu kakek+nenek keatas, pada golongan terjadi kloving yaitu setengah harta untuk keluarga dari Ibu dan setengah lagi untuk keluarga dari Ayah,keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.
Gol IV (Pasal 858 KUHPerdata) yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping (Paman+Bibi).
Jika ahli waris gol.I masih ada dan menerima warisan, maka ahli waris gol II,III,dan IV, tidak mendapatkan warisan,Jika ahli waris gol I tidak ada dan gol.II ada dan menerima waris, maka ahli waris gol III dan IV tidak menerima warisan, Jika ahli waris gol I dan II tidak ada dan ahli waris gol III ada dan menerima warisan maka ahli waris gol.IV tidak menerima warisan, dan Jika ahli waris gol I,II,dan III tidak ada maka otomatis ahli waris gol.IV mendapatkan warisan.

Kalimat diatas dapat dinotasikan dalam bentuk Logika, seperti dibawah ini:

Term:
p: ahli waris gol I ada
q: ahli waris gol II ada
r: ahli waris gol III ada
s: ahli waris gol IV ada
t: mendapatkan warisan
Fungsi:
1.(p ⋀t)→(q⋀r⋀s) ⋀~t
2. ~p⋀(q⋀t)→(r⋀s)~t
3. (~p⋀~q)⋀(r⋀t)→(s⋀~t)
4. ~(p⋀q⋀r) →(s⋀t)

Kesimpulam
Ternyata matematika sangat bermanfaat untuk dipelajari, Matematika tidak hanya diperuntukan hanya untuk Ilmu-Ilmu Pasti saja, tetapi juga matematika juga bermanfaat untuk perkembangan Ilmu-Ilmu sosial, oleh karena itu wajar Jika Matematika menjadi salah satu sumber dari segala Ilmu Pengetahuan yang ada.

References

1. Soimin soedharyo,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Sinargrafika, Jakarta, 1995;
2. Surbekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata,PT Intermasa,Jakarta,2003;
3. Munir rinaldi,matematika Diskrit,Informatika,Bandung,2005;
4. Powerpoint Matematika Diskrit Hatta Maulana tentang logika;
5. http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/9089e96dc590027b09871a31d11352d0479e20cc.pdf(07/08/2011)at 20.48 WIB