PROSES DAN PERJUANGAN

Mei 2023 Pasca Idul Fitri anak saya yang bernama Sudirman sementara saya tinggal di Depok Jawa Barat karena ibunya ingin fokus mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa calon dokter spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa di sebuah universitas di pulau Sulawesi. 

Juni 2023 tibalah datang pengumuman bahwa ibu dari anak saya diterima di Universitas tersebut, sehingga tibalah kami menjalani Long Distance Relationship (LDR) dimana saya di Tenggara, Ibunya Anak di Selatan, dan Anak sementara dititipkan di bagian barat pulau jawa bersama kakek dan neneknya dari kedua orang tua kami secara bergantian.

Sekitar Juli 2023 sempat terfikir untuk kembali membawa anak semata wayang kami ditempat saya ditugaskan, ya karena ibunya selain kuliah di dalam kelas juga diluar kelas bertemu langsung dengan pasien-pasien yang berkaitan dengan keilmuannya kedepan, sehingga saya menghubungi ayah saya untuk membawa Sudirman kembali ke Tenggara, namun ayah saya menasihati dengan kalimat yang sederhana "dalam berjuang itu tidak bisa semuanya maju, harus ada yang mundur.", yang saat itu ayah saya menyarankan sementara biar Sudirman berada di bagian barat pulau jawa dulu sembari saya berikhtiar mendekatkan tempat tugas saya dengan tempat di mana istri yang sedang berjuang untuk belajar dan menggapai cita-citanya.

Inilah salah satu sebuah proses yang harus dijalani, saya yang merupakan seorang abdi negara yang harus selalu siap ditempatkan dimanapun di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena hakikatnya amanah harus dijalankan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab meskipun harus jauh dari keluarga dan hanya sesekali saja bisa kumpul bersama keluarga.

sementara ini hanya bisa sekali-kali saja mengunjungi istri di Selatan dan nanti kalau ada kesempatan sekalian mengunjungi anak. ya itu lah sebuah sekelumit sebuah proses dan perjuangan seorang Suami, Ayah, dan Pelayan Masyarakat, ketika memang sudah memilih menjadi pelayan masyarakat dan Allahpun menakdirkannya maka utamakan tugas setelah itu keluarga, meskipun resikonya harus jauh dari keluarga dan menyendiri ditempat tugas.

 

 

  

 

 

TANGSEL HARUS BUAT PERDA YANG MENGATUR TENTANG PROSTITUSI

TANGSEL Selasa POS 3 Desember 2013 yang memberitakan tentang Prostitusi semakin subur Warem masih dibiarkan sangat mengkhawatirkan mengingat Motto Kota Tangerang Selatan yang sangat luar biasa Cerdas, Modern, dan Religius.

Cerdas yang berarti sempurna perkembangan akal budinya, seorang yang telah sempurna akal budinya.

Modern yang berarti masyarakat yang baru, yang mengikuti trend perkembangan zaman, kegiatan prostitusi adalah perbuatan kuno yang ada di zaman jahiliah, sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat baru yang memiliki peradaban yang tinggi.

Religious, artinya dalam tata kehidupan masyarakat selalu bersandarkan kepada dasar-dasar agama yang dianut, agama apapun itu tidak ada satupun agama yang membolehkan pelacuran, perzinahan, dan kemaksiatan. Agama selalu mengajarkan kepada kesetiaan, kebaikan, dan kemaslahatan.

Desakan masyarakat kepada aparat pemerintahan kota TANGSEL saja, tidak akan cukup membuat jera para pelaku Prostitusi di Kota Tangerang Selatan. Bahkan Ibu Airin Rachmi diani,SH,MH selaku Walikota Tangerang Selatan dalam harian TANGSEL POS Rabu 4 Desember 2013 mengaku Geram dan mengancam akan memecat jika ada oknum di jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang membekingi kegiatan Prostitus di Kota Tangerang Selatan.

Desakan Masyarakat dan Ancaman Seorang Walikota saja, seolah akan sia-sia jika tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai kegiatan Prostitusi yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Setidaknya sudah ada 33 Peraturan Daerah (PERDA) baik ditingkat Provinsi maupun dikabupaten/Kota yang mengatur didalamnya mengenai kegiatan Prostitusi. Khusus di Provinsi Banten baru Kota Tangerang melalui Perauran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, yang didalamnya mengatur mengenai pelarangan untuk mendirikan bangunan atau tempat usaha yang digunakan untuk pelacuran, memfasilitasi kegiatan pelacuran, dan kegiatan pelacuran. Bagi siapa saja yang melanggar makan akan diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00  (Lima Belas Juta Rupiah).

Mengingat banyaknya generasi muda yang akan dipertaruhkan jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak cepat bertindak dalam membuat PERDA khusus mengenai pelarangan kegiatan pelacuran, maka jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan serius ingin mewujudkan TANGSEL yang Cerdas, Modern, dan Religius, setidaknya  Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Tangerang Selatan harus segera membahas, membuat, dan mengesahkan PERDA tentang pelarangan Kegiatan Prostitusi di Kota Tangerang Selatan, yang didalamnya berisi, adanya peran serta masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang terlibat aktif membantu Pemerintah Kota untuk sama-sama melarang seluruh kegiatan prostitusi di Kota Tangerang Selatan, bagi siapapun yang membekingi, yang memfasilitasi, maupun yang berbuat baik pelacurnya maupun penyewanya akan ditindak tegas berupa kurungan ataupun berupa denda denda. Meskipun pada kenyataannya nanti tidaklah semudah yang di teorikan, namun dengan dibuatnya PERDA Khusus mengenai larangan kegiatan Prostitusi setidaknya melegakan masyarakat yang merasa resah akan maraknya kegiatan Prostitusi di Kota Tangerang Selatan untuk memberantasnya sedikit demi sedikit.

Setelah itu Pemerintah Kota bersama jajarannya mensosialisasikan PERDA mengenai Pelarangan Prostitusi kepada masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan menjalankan PERDA tersebut sebagaimana mestinya demi terwujudnya TANGSEL yang Cerdas, Modern, dan Religius.

Untuk Kepentingan Umum dr Dewa Ayu Sasiary Prawani Sudah Selayaknya Di Bebaskan

Berawal dari peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya seorang pasien bernama Julia Fransiska Makatey (26) ini berujung pada penangkapan dokter spesialis kebidanan, dr Dewa Ayu Sasiary Prawan (38).

April 2010, pasien yang sedang hamil anak keduanya masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu masuk RS, ia didiagnosis akan melahirkan dan sudah dalam tahap persalinan kala satu. Saat itu, tim dokter merencanakan proses persalinan akan dilakukan secara normal.

"Setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan timbul tanda-tanda gawat janin, sehingga diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat," tutur dr Nurdadi Saleh, SpOG, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Sekretariat POGI, Jl Taman Kimia, Jakarta, Senin (11/11/2013).

Pada waktu sayatan pertama dimulai, keluar darah yang berwarna kehitaman. Menurut dr Nurdadi, itu merupakan tanda bahwa pasien dalam keadaan kurang oksigen. Bayi pun berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien memburuk. Sekitar 20 menit kemudian, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas dr Ayu, dr Hendi Siagian dan dr Hendry Simanjuntak, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara. Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni.  

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pun melakukan Banding atas putusan bebas dari PN. Manado ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara pada 8 November 2010 lalu pun menyatakan bebas atas dakwaan yang di dakwakan kepada dr Ayu.

Namun tertanggal 18 September 2012dr Ayu dijebloskan ke tahanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung (MA), Nomor 365.K/Pid/2012 sehingga membatalkan putusan-putusan sebelumnya baik di PN.Manado maupun di PT.Sulawesi Utara.

Penulis berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh MA, sehingga membatalkan putusan PN.Manado dan PT.Sulawei Utara tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal  67 dan Pasal 244 KUHAP.

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (Pasal 67 KUHAP)

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. (Pasal 244 KUHAP)

Artinya seharusnya melalui Pasal 67 dan Pasal 244KUHAP yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang dinyatakan bebas oleh pengadilan maka selayaknya putusan tersebut seharusnya dinyatakan sudah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) .

Kemudian tidaklah dikatakan sebuah kelalailan jika apa yang dilakukan oleh dr. Ayu sudah sesuiai dengan standar prosedur kedokteran, yakni beliau sudah memiliki surat tanda registrasi dokter (Pasal 29 UU no 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran), memiliki izin praktek (Pasal 36 UU praktik kedokteran), mendapat persetujuan pihak keluarga untuk melakukukan upaya sesar (Pasal 45 UU Praktik Kedokteran), membuat rekam medis (Pasal 46 UU Praktek Kedokteran). Jika semua prosedur tersebut sudah dilakukan oleh dr.Ayu kepada pasien dalam penanganannya, maka tidak layak dr. Ayu sehingga dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yakni karena kelalian menyebabkan orang meninggal dunia, juga Pasal 360, dan 361 KUHP. Karena apa yang dilakukan oleh dokter ayu semuanya sudah sesuai dengan prosedur tindakan medis. Lagi pula menurut ahli  bahwa sebab kematiann Julia Fransiska Makatey adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien. Jelas bukan karena kesalahan procedural dalam penanganan.

Untuk itu justru seharusnya dr Ayu mendapat hak untuk di rehabilitasi yakni hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

“Dokter hanyalah manusia biasa, hanya saja dianggap memiliki keahlian dan kemampuan lebih untuk melakuakn tindakan untuk mengobati manusia, dokter bukanlah tuhan yang bisa menentukan hidup matinya seseorang, yang dilakukan oleh seorang dokter hanyalah sebagai sebuah ikhtiar untuk menyelamatkan manusia dari penyakit, namun pada akhirnya tuhanlah yang menentukan, jika dokter dikriminalisasi seperti ini, hal ini jelas akan menggangu ketenangan seorang dokter untuk menangani seorang pasien, sehingga bisa jadi menimbulkan hasil yang kurang baik.”

  Mohamad Aulia Syifa, S.Pd (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekjend Pengurus Daerah KAMMI Tangerang Selatan, Presidium CIDES ICMI Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Ikatan Mahasiswa Tangerang Selatan (IMATAS) )

Jika Cinta Tak Bisa Di Ungkapkan melalui Tulisan ataupun Lisan

Sajak Ini terinspirasi dari sebuah kisa teman saya, yang menghadiri sebuah pernikahan di tempat yang berbeda, namun pada hari yang bersamaan Minggu 27 Oktober 2013, dalam waktu yang berbeda., namun entah kebetulan atau di sengaja keduanya melakukan foto bersama dengan temannya yang sudah menikah, antara teman yang satu dengan yang lainnya mereka tak saling kenal, namun laki-laki dan wanita yang menjadi inspirasi sajak saya ini mereka saling kenal, keduanya sama-sama menggenakan baju batik, warna biru, dan posisi yang berlainan, yang satu laki-laki yang berfoto dengan temannya yang sudah menikah di sebelah kiri, dan wanita yang berada disebelah temannya yang sudah menikah posisinya dikanan, dan tak lama kemudian di waktu berbeda, namun masih dalam hari yang sama, keduanya menggunakan Display Picture tersebut di HPnya, enta

“Saat Cinta Tak bisa di ungkapkan dengan lisan, maupun tulisan, maka tuhan menyampaikannya dengan cara yang lainnya untuk mengungkapkannya.”

“Tak selamanya cinta yang pergi itu memberikan sebuah penderitaan, atau kehampaan, bagi yang mengalaminya, bisa jadi perginya cinta untuk memberi rasa kebahagiaan bagi yang mengalaminya.”

“Terkadang memang cinta itu harus pergi terlebih Dahulu, sebagai cobaan bagi mereka yang sedang merasakannya, bisa jadi perginya cinta untuk membuktikan Rasa tanggung jawab untuk mereka yang sedang melanda cinta.”

“Cinta merupakan sebuah suasana hati yang terdalam, yang timbul seketika, diberikan oleh Sang Maha Cinta, perasaan Cinta tak bisa ditolak, setiap orang membutuhkan cinta, Sang Maha Cinta memberikan Cinta itu sebagai ujian bagi yang merasakannya, apakah mampu melewati perasaan tersebut?,Perasaan cinta terkadang timbul hanya bertepuk sebelah tangan, ada juga yang merasakan timbal balik antara yang satu dan yang lainnya, namun pada akhirnya perasaan cinta itu hanya tuhanlah yang menyatukan, tak selamanya perasaan cinta yang bertepuk sebelah tangan itu berakhir pada kepedihan, namun bisa jadi berakhir pada kebahagiaan, Karena perasaan cinta itu ada Prosesnya, namun bisa pula Cinta yang timbal balik antara keduanya, yang berakahir pada kepedihan, bukan kebahagiaan, bersyukur dan bertawakkallah kepada Sang Maha Cinta, karena dialah yang menentukan takdir pada akhirnya.”  

Bila Tiba Waktunya

Bila Tiba waktunya tak ada lagi yang bisa menundanya

Rasa sakit susah pun kian datang menghampiri

Bila tiba waktunya tak ada lagi yang dapat di banggakan, harta, tahta, dan segalanya ditinggalkan

Di antar segerombolan orang untuk di peristirahatkan

Bila tiba masanya lidah tak bisa membela karena ada kunci yang membelenggunya

Di dalam Organ yang ada semua yang berbicara untuk memberikan persaksian

Bila tiba masanya sudah di tutup segalanya untuk berbuat sesuatu

Di dalam hati hanya ada rasa penyesalan yang menghampiri

Bila tiba saatnya bumi ini akan ditinggalkan

hanya amal yang dibawa oleh manusia

bila tiba masanya semua hanya penyesalan yang ada

ingin rasanya dikembalikan kembali ke masa lalu

bila tiba waktunya semua hanya menunggu giliran

diantara antrian dalam menanti antrian isilah dengan amal kebajikan

Pidana Kebiri /Neuter (Kastrasi) sebagai Alternatif Pidana Karena Semakin maraknya Pemerkosaan di Indonesia

Oleh:

Mohamad Aulia Syifa (Mahasiswa Hukum Pidana UMJ, Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Jakarta, dan Asisten Peneliti CIDES)

Hampir setiap hari jika kita melihat berita atau media masa didalamnya hampir tidak pernah Absen dari kasus Pemerkosaan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) sejak tahun 1998 hingga 2010 tercatat 93.960 kasus kekerasan seksual. Kurang dari 10% saja kekerasan seksual yang dapat terpilah sebanyak 8784 kasus, Sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.  Dan yang dapat dipastikan terjadinya pemerkosaan dalam kurun waktu tersebut sudah tercatat oleh komnas perempuyan sebanyak 4845 (KOMNAS PEREMPUAN, Kekerasan Seksual kenali dan Tangani). Tahun 2011 Komnas Perempuan mencatat ada 3753 kasus pemerkosaan yang terjadi (http://www.aruspelangi.or.id/aksi-perempuan-menolak-perkosaan/ 27/2/2013 09.41 WIB). Artinya hingga 1998-2011 sudah tercatat setidaknya kurang lebih ada sekitar 8598 kasus pemerkosaan itu baru data yang sudah dapat di deteksi belum lagi ditambah data yang belum terdeteksi, dan data di tahun 2012.

Pengertian Pemerkosaan

 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan (Pasal 285 KUHP)

Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya (Komnas Perempuan, kekerasan Seksual kenali dan tangani)

Artinya pemerkosaan adalah sebuah bentuk paksaan untuk memaksa seorang perempuan melakukan aktivitas seksual.

Hukuman Bagi Pelaki Pemerkosaan di Indonesia

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjaran paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (Pasal 81 Ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Pasal 81 Ayat 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Pidana Kebiri (Kastarasi) sebagai Alternatif Pidana bagi pelaku pemerkosaan di Indonesia

Pidana kebiri (Kastrasi) memang belum ada dalam system pemidanaan di Indonesia. Di Indonesia menurut pasal 10 KUHP baru dikenal 4 sistem pemidanaan yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, juga ada satu lagi jenis pemidanaan baru menurut UU NO 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan.

Pidana kebiri merujuk kepada keperihatinan penulis akan semakin maraknya tindak pidana pemerkosaan di negeri ini, seakan berita dinegeri ini tak ada habisnya dalam memberitakan kasus-kasus tersebut, terlebih yang menjadi korbannya banyak juga dikalangan anak-anak.

Pidana kebiri sebetulnya sudah pernah dilakukan di beberapa Negara seperti KORSEL, Ceko,Polandia,Jerman dan Madolva sudah melakukan pemidanaan ini terhadap pelaku kejahatan seksual terlebih dengan korbannya anak-anak.

Pidana kebiri sekilas memang dilihat sebagai suatu jenis pemidanaan yang sadis sepertinya, namun sesungguhnya tidaklah sesadis terhadap apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang telah diperkosanya. Para korban yang telah hancur masa depannya, mereka telah hilang kehormatannya dan mengalami deperesi yang berkepanjangan, sehingga pidana kebiri adalah hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pemerkosa.

Dalam pemidanaan setidaknya ada 3 asas yang harus dicapai yakni asas kepastian, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

Asas kepastian yakni sipelaku pemerkosa pasti mendapatkan hukuman sehingga ia akan enggan melakukan tindak pidana pemerkosaan, salah satunya pidana kebiri, jika pemidanaan ini dijadikan salah satu nantinya sebagai stelsel pemidanaan di Indonesia dikemudian hari.

Asas kemanfaatan, setidaknya Negara jika pelaku pemerkosaan hanya dikenakan pidana kebiri tanpa perlu dilakukan pemenjaraan atau kurungan Negara akan menghemat banyak biayaya didalamnya. Mari kita hitung biaya anggaran Negara dalam kalkulasinya berdasakan data diatas sebelumnya tercatat ada 8598 kasus pemerkosaan dinegeri ini, jika rata-rata pelaku di vonis 8 tahun penjara hakikatnya mereka hanya menjalankan kurang lebih selama 6 tahun penjara dikarenakan ada grasi didalamnya jika mereka memenui persyaratan.

Dalam 1 hari makan 3 kali yang mana sekali makan kita perkirakan RP 3.000,- dalam satu tahun ada 365 hari dikalikan 6 tahun rata-rata mereka menjalankan sebuah hukuman.

Dalam 1 hari 3 x Rp.3000,- = Rp.9.000,

Dalam 1 Tahun 365 x Rp.9.000,- = Rp.3.285.000,-

Dalam 6 Tahun 6 x Rp.3.285.000,- = Rp.19.710.000,-

8598 pelaku kejahatan dalam kurun waktu 1998-2011

9598 x Rp.19710.000,- = Rp 16.946.658.000,

Sekitar enam belas miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah, belum ditambah biaya pembangunan dan kesehata para terpidana. Anggaran sebanyak itu alangkah lebih baiknya dialokasikan untuk dana pendidikan atau alokasi lainnya seperti pembuatan lapangan pekerjaan baru dan lainnya.

Asas keadilan, setidaknya si pelaku kejahatan mendapat ganjaran setimpal dari tindakan yang ia lakukan, karena telah merampas keperawanan, masa depan, dan kehormatan dari sikorban kejahatan.

Penulis memandang pidana penjara sudah tidak relevan, lagi bagi para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan, terbukti dari tahun ketahun kejahatan pemerkosaan semakin meningkat, setelah keluar dari penjara si pelaku bisa saja kembali melakukan pemerkosaan sehingga menimbulkan keresahan bagi para keluarga yang memiliki anak wanita, atau bagi kaum wanita itu sendiri. Padahal tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya, juga memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, namun hal itu nampaknya belum tercapai bagi pelaku pemerkosaan.

Penulis beranggapan, bahwa tindak pidana pengkebirian tidaklah bertentangan dalam aturan agama, dimana dalam agama islam dikenal yang namanya qishos atau hukuman yang dilakukan sesuai dengan kejahatannya.

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma'af dari saudaranya, hendaklah yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik." (Al Baqarah 2:178)

"Dan Kami tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada Qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak Qisas, maka melepaskan hak itu jadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim." (Al Maa-idah 5:45)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”. (Al-Ma’idah 5 : 38). 

Juga hukuman bagi agama Nasrani

(http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100618185959AAc7pqK27/2/2013 12.07 WIB)

“Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.” (Matius 5:38)

“mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.”(Keluaran 21:24-25)

“Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya.” (imamat 24:19-20)

 “Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki."(ulangan 19:21)

Artinya dalam hukum agama pun dikenal dengan hukuman dengan pembalasan setimpal, seperti dalam agama islam bagi pelaku pencurian maka dipotong tangannya.

Pelaku pemerkosaan hakikatnya dia telah mencuri keperawanan, masa depan, dan kehormatan dari seorang wanita, maka pengkibirian adalah hukuman yang setimpal untuknya dalam kasus pemerkosaan, karena ia melakukan atas dasar pemakasaan, bukan dasar kerelaan antar keduanya.

Mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh jika diterapkannya pidana kebiri (Kastrasi) bagi terciptanya suatu tujuan hukum yakni efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat umunya, maka pidana kebiri perlu dimasukkan dalam RUU KUHP untuk dibahas menjadi sebuah UU KUHP yang baru nantinya, sebagaimana Social Worker atau pidana kerja social yang sedang dibahas dalam RUU KUHP yang dikenakan bagi pelaku yang melakukan sebuah pelanggaran.

KESIMPULAN

1.      Pidana Penjara tidak mampu dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan dan memberikan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, terbukti meningkatnya kasus pemerkosaan dari tahun ke tahun.

2.      Pidana kebiri sudah dilakukan di beberapa Negara seperti KORSEL, Jeman,Ceko,polandia, dan Maldova, sehingga bukanlah merupakan stelsel pidana baru yang ada di dunia.

3.      Pidana kebiri dapat dijadikan alternative pemidanaan selain pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan.

4.      Pidana Kebiri perlu dibahas dalam RUU KUHP agar menjadi UU KUHP, untuk melindungi segenap kaum wanita untuk menciptakan suatu keamanan.